sekitarmalangraya – Pemerintah mengkaji rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau, sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk menjajaki pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir. Batam menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam kajian tersebut.
“Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir, dan salah satu di antaranya yang masih dalam studi akan ditempatkan di Kepri,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah belum menetapkan lokasi pembangunan secara definitif. Kajian masih dilakukan untuk memastikan setiap calon lokasi memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Keputusan baru akan diambil setelah studi kelayakan atau feasibility study (FS) memberikan hasil yang dapat menjadi dasar penentuan proyek.
Menurut Bahlil, pengembangan PLTN diarahkan untuk mendukung ketahanan energi. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan jadwal pembangunan khusus untuk Batam, kapasitas pembangkit yang akan dipasang di wilayah itu, maupun negara yang akan menjadi mitra proyeknya.
Selain Batam, pemerintah turut mengkaji beberapa wilayah lain yang berpotensi menjadi lokasi pembangkit nuklir, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Halmahera di Maluku Utara.
Untuk Halmahera, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji kemungkinan kerja sama dengan Rusia. Seluruh opsi tersebut tetap memerlukan penilaian sebelum dapat ditetapkan sebagai proyek pembangunan.
Baca Juga: Ekspor Emas Ilegal Rp61,9 Miliar Digagalkan Bea Cukai pada Oktober 2026
Studi Kelayakan Menjadi Penentu
Tahap studi kelayakan menjadi bagian penting dalam rencana pengembangan PLTN. Pemerintah perlu menilai kesesuaian lokasi dan berbagai persyaratan teknis sebelum memutuskan proyek dapat diteruskan.
Karena itu, penyebutan Batam sebagai lokasi yang dikaji tidak berarti pembangunan sudah dimulai atau lokasi tersebut telah ditetapkan secara resmi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyatakan proses tender pembangunan PLTN menunggu penetapan tapak. Setelah lokasi ditentukan, PT PLN (Persero) akan menjalankan proses tender untuk memilih pelaksana proyek.
Yuliot juga menyebut pemerintah telah menyiapkan 28 kandidat tapak dan masih membuka kajian terhadap lokasi tambahan.
Pemerintah menargetkan pembangkit nuklir dengan kapasitas awal 500 megawatt dapat terhubung ke jaringan listrik pada periode 2032–2034.
Target tersebut merupakan gambaran rencana dalam sistem ketenagalistrikan, bukan kepastian bahwa PLTN akan dibangun di Batam dengan kapasitas tersebut.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan serta rekam jejak negara mitra yang akan terlibat.
Bahlil menyatakan kerja sama diarahkan kepada negara yang memiliki kemampuan dan pengalaman teruji dalam teknologi nuklir. Rincian kemitraan untuk setiap lokasi belum diumumkan secara final.
Pengembangan PLTN membutuhkan persiapan jangka panjang, mulai dari penetapan tapak, kajian teknis, perizinan, skema kerja sama, hingga proses pengadaan dan pembangunan.
Setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, hasil studi kelayakan akan menjadi dasar penting untuk menilai apakah Batam memenuhi syarat sebagai lokasi pembangkit.
Rencana ini juga perlu dilihat dalam konteks kebutuhan pasokan listrik nasional. Pemerintah menilai pengembangan sumber energi perlu direncanakan agar ketahanan energi dapat terjaga seiring meningkatnya kebutuhan listrik.
Meski begitu, manfaat dan kelayakan proyek di Batam baru dapat dinilai lebih jelas setelah kajian pemerintah selesai.
Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai lokasi, jadwal konstruksi, kapasitas khusus untuk Batam, maupun mitra yang akan menjalankan proyek di wilayah tersebut.
Baca Juga: Operasi Patuh Semeru 2026 Digelar, Polres Malang Bidik Keselamatan Pengendara
Pemerintah masih mempelajari beberapa pilihan lokasi, dan pembangunan hanya dapat dilanjutkan apabila persyaratan kelayakan terpenuhi.
Leave a Comment