sekitarmalangraya – Rencana pembangunan layanan kereta api di Bali memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar proyek transportasi tersebut mulai diwujudkan.
Jalur yang direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan sejumlah kawasan wisata, sementara kebutuhan anggarannya diperkirakan melampaui Rp2 triliun.
Arahan itu disampaikan dalam pertemuan Prabowo dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden meminta pembangunan layanan kereta api di Bali dimulai sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi.
“Pada tahap awal, jalur tersebut direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan sejumlah kawasan wisata, mulai dari Kuta, Legian, Seminyak, hingga Canggu, serta kawasan di wilayah utara,” kata Teddy dalam keterangan yang dipublikasikan Kementerian Sekretariat Negara.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin kemudian menyampaikan perkiraan kebutuhan biaya proyek tersebut. Seusai bertemu Presiden, Bobby mengatakan anggaran yang disiapkan untuk layanan kereta di Bali mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Nilai itu merupakan perkiraan yang disampaikan KAI, sehingga rincian pembiayaan dan skema pelaksanaannya masih perlu mengikuti tahapan perencanaan.
“Kami sampaikan anggaran yang untuk kereta Bali itu sekitar Rp2 triliun lebih,” ujar Bobby.
Rute dan Tahapan Pembangunan Kereta Bali
Bobby menjelaskan pengembangan layanan kereta atau trem Bali direncanakan berlangsung dalam dua fase. Tahap pertama menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Legian.
Selanjutnya, tahap kedua direncanakan meneruskan jalur dari Legian menuju Canggu. Secara keseluruhan, pengerjaan kedua fase tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun.
Rencana koridor itu menjadikan kawasan bandara sebagai titik awal konektivitas menuju beberapa pusat kegiatan wisata di Bali selatan. Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu merupakan kawasan yang disebut dalam rencana awal pemerintah.
Baca Juga: Layanan 110 Sigap, Polresta Malang Kota Tangani Temuan Jenazah
Sebelum arahan terbaru Presiden, KAI telah menjalin kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung pada 1 September 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Bobby Rasyidin, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Ketiga pihak sepakat menyiapkan kajian dan koordinasi sebagai tahap awal rencana pengembangan perkeretaapian.
Dalam keterangan resmi KAI, ruang lingkup kerja sama mencakup inventarisasi data, penyusunan kajian kelayakan atau Detail Engineering Design (DED), integrasi antarmoda, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan.
KAI menyatakan seluruh tahapan perlu disiapkan secara cermat agar rencana yang dihasilkan layak dan sesuai kebutuhan daerah.
KAI juga menilai perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam merancang sistem transportasi Bali.
Data BPS yang dikutip perusahaan mencatat ekonomi Bali tumbuh 5,78 persen secara tahunan pada Triwulan II-2026. Pada Juni 2026, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali mencapai 605.013 kunjungan.
Pembangunan kereta di Bali berpotensi menambah pilihan transportasi bagi masyarakat dan wisatawan, terutama untuk perjalanan dari bandara menuju kawasan pariwisata.
Integrasi dengan moda lain juga menjadi aspek penting agar layanan baru tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan sistem mobilitas yang sudah tersedia.
Kesepakatan KAI dengan pemerintah daerah sebelumnya secara jelas menempatkan kajian kelayakan, penyusunan desain, dan koordinasi sebagai tahapan persiapan.
Baca Juga: Waspada! Pemeliharaan 13 Titik SPAM Malang Berpotensi Ganggu Pasokan Air
Karena itu, publik masih perlu menunggu informasi resmi mengenai trase definitif, sumber pendanaan, jadwal konstruksi, serta target pengoperasian.
Leave a Comment