sekitarmalangraya – Ratusan mahasiswa dan warga sipil Kota Malang demo turun ke jalan memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi yang digelar di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Rabu (21/10), ini membawa tujuh tuntutan sekaligus mendesak evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintahan pusat.
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu bersama elemen mahasiswa menjadi motor utama penyelenggara aksi tersebut.
Sebanyak 220 personel gabungan dari kepolisian dan instansi terkait disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi di kawasan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang.
Tujuh Tuntutan Soroti Ekonomi hingga HAM
Koordinator aksi, Eka, mengatakan jumlah massa yang hadir meningkat signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Menurutnya, atensi publik terhadap aksi ini tumbuh pesat menjelang hari pelaksanaan.
“Atensi pada sore hari ini meningkat tiga kali lipat dari jumlah yang didata kemarin. Per kemarin, massa aksi yang terdata adalah 300-an orang, namun menjelang hari H semakin banyak dinamika yang akhirnya menumbuhkan atensi dari semua pihak,” ujar Eka.
Demonstrasi ini diikuti berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, kelompok perempuan, hingga masyarakat sipil secara umum.
Peserta aksi menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi, sembari membentangkan bendera, spanduk, dan poster berisi kritik maupun tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi tersebut, koordinator menyampaikan tujuh tuntutan yang dihimpun dari berbagai kalangan masyarakat, mencakup persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, agraria, ekonomi, anggaran negara, peran militer, hingga penegakan hak asasi manusia.
Ketujuh tuntutan tersebut yaitu menetapkan bencana nasional serta memulihkan alam dan hak korban, menaikkan upah serta menghapus sistem kontrak dan outsourcing, menjalankan reforma agraria sejati untuk kesejahteraan petani dan nelayan, menurunkan harga kebutuhan pokok, BBM, dan pajak, menghentikan pemborosan APBN serta menaikkan subsidi rakyat, mengembalikan militer ke barak dan membubarkan Yon TP, serta mengadili pelanggar HAM dan menghentikan impunitas.
Baca Juga: Pemerintah Gunakan Dry Ice untuk Atasi Kabut Asap Karhutla di Sumatra-Kalimantan
Menurut Eka, tujuh tuntutan tersebut merupakan hasil penghimpunan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat di luar lingkungan kampus, agar benar-benar mencerminkan keresahan publik secara lebih luas.
“Kita harus reach out masyarakat agar tuntutan itu dirasakan. Akhirnya, kita menjaring aspirasi, memanggil teman-teman nonmahasiswa, dan kita jadikan satu menjadi tujuh tuntutan tersebut,” kata Eka.
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, komunitas sosial Donatur Kolektif turut hadir membagikan makanan dan minuman kepada peserta aksi, membantu memenuhi kebutuhan logistik demonstran selama menyampaikan aspirasi di lapangan.
Salah satu perwakilan Donatur Kolektif, Menda, mengatakan komunitasnya ingin mendukung peserta aksi agar tetap bisa menyuarakan pendapat tanpa terkendala kebutuhan logistik.
“Kita mencoba bagaimana teman-teman untuk bisa bersuara. Logistik kita yang mengatur dengan baik untuk teman-teman di lapangan, dan biar saling bantu,” ujar Menda.
Menda menjelaskan, pendanaan kegiatan komunitasnya berasal dari donasi masyarakat yang dihimpun secara terbuka melalui media sosial, selain dukungan dari sejumlah donatur tetap.
“Jadi kita kemarin buka open donasi lewat media sosial, Instagram dan Threads, terus ada beberapa donatur tetap kita,” katanya.
Selain mendukung kegiatan demonstrasi, Donatur Kolektif juga diketahui aktif dalam berbagai kegiatan sosial lain, termasuk membantu korban bencana alam di sejumlah daerah.
Kehadiran Donatur Kolektif menjadi salah satu bentuk solidaritas antarelemen masyarakat yang mewarnai aksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Kota Malang.
Di tengah penyampaian berbagai tuntutan, dukungan logistik tersebut menunjukkan keterlibatan komunitas sosial yang lebih luas dalam mendukung jalannya aksi demonstrasi.
Hingga aksi berakhir, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan DPRD maupun Pemerintah Kota Malang atas ketujuh tuntutan yang disuarakan massa aksi tersebut.
Aksi serupa turut terjadi di sejumlah kota lain di Indonesia pada momentum yang sama, menandakan bahwa kritik terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya disuarakan di satu daerah, melainkan menjadi perhatian bersama berbagai elemen masyarakat sipil di berbagai wilayah.
Baca Juga: Wali Kota Malang Pastikan BBM Aman, Pasokan Capai 407 KL
Masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan isu-isu kebijakan nasional dapat memantau melalui laman resmi DPR RI.
Leave a Comment