sekitarmalangraya – Ekonomi Malang ditarget tumbuh 6% pada 2026. Namun, target tersebut dinilai perlu disertai perencanaan yang terukur agar pertumbuhan tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga berdampak pada daya beli, kesempatan kerja, dan kesejahteraan warga.
Pembahasan target itu kembali mengemuka saat DPRD Kota Malang menyoroti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta agar target pembangunan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diterjemahkan menjadi program yang jelas serta dapat dievaluasi.
Dalam pemberitaan Memo Daily pada 27 Oktober 2026, Amithya menekankan bahwa anggaran tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan belanja perangkat daerah.
Program yang dirancang perlu menunjukkan kaitan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6%. Kemudian tingkat kemiskinan juga ditargetkan turun. Karena itu, anggaran yang disusun harus benar-benar menjawab indikator-indikator tersebut, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja perangkat daerah,” ujar Amithya, sebagaimana dikutip Memo Daily.
Baca Juga : Bahlil Ungkap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Batam
DPRD Berbeda Pandangan soal Target Pertumbuhan Ekonomi Malang
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengingatkan bahwa target 6% perlu ditopang asumsi yang realistis.
MalangTIMES pada 25 Agustus 2026 melaporkan, ia menilai pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada 2024 tercatat 5,41% dan menyarankan skenario pertumbuhan sekitar 5,6–5,8%.
Made juga menyoroti pentingnya belanja modal untuk infrastruktur, daya beli masyarakat, serta penguatan sektor perdagangan dan industri pengolahan.
Menurut pandangannya, pengendalian inflasi perlu didukung langkah yang menyentuh pasokan dan distribusi, bukan hanya kegiatan sementara.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang Amithya sebelumnya menyampaikan optimisme setelah pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 tercatat 5,61%. Dalam laporan RRI pada 16 Agustus 2026, ia mengingatkan agar daya beli masyarakat tetap dijaga sehingga laju ekonomi tidak terganggu faktor lain.
Perbedaan pandangan itu menunjukkan perlunya penjelasan terbuka mengenai asumsi yang digunakan pemerintah daerah.
Target pertumbuhan dapat menjadi arah kebijakan, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan indikator, program, dan evaluasi yang konsisten.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Amithya juga menyoroti kebutuhan pemetaan kondisi perusahaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Data mengenai jumlah perusahaan, jenis pekerjaan, serta kebutuhan keterampilan dinilai penting untuk membantu pemerintah membaca peluang kerja yang tersedia dan kelompok warga yang belum terakomodasi.
Pemetaan itu dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha. Pemerintah juga perlu menilai apakah investasi yang masuk menciptakan pekerjaan dan membuka kesempatan bagi warga setempat, bukan hanya mencatat besaran modal.
Bagi ekonomi Malang, keterkaitan antara target pertumbuhan dan manfaat sehari-hari menjadi hal penting.
Perdagangan, industri pengolahan, usaha kecil, serta sektor jasa membutuhkan iklim usaha yang mendukung.
Pada saat bersamaan, rumah tangga memerlukan harga kebutuhan pokok yang terkendali dan peluang pendapatan yang memadai.
Karena itu, strategi ekonomi perlu diterjemahkan ke dalam sasaran yang dapat dipantau, misalnya perkembangan kesempatan kerja, dukungan bagi usaha lokal, serta efektivitas belanja pembangunan.
Ukuran tersebut dapat membantu publik menilai apakah anggaran benar-benar bergerak sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
DPRD mendorong agar pembahasan anggaran tidak berhenti pada penentuan angka. Pemerintah Kota Malang perlu menjelaskan dasar perhitungan target, prioritas program, dan cara mengukur hasilnya.
Dengan begitu, target 6% dapat dibahas secara terbuka, sementara kebijakan tetap berorientasi pada kebutuhan warga dan kondisi ekonomi yang nyata.
Pemantauan diperlukan agar ekonomi Malang bisa disesuaikan. Pemerintah dapat membuka capaian ekonomi Malang, anggaran, dan hasilnya.
Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Malang dapat menjadi rujukan untuk membaca perkembangan ekonomi Malang.
Transparansi membantu evaluasi ekonomi Malang menilai penerima manfaat. Indikator membuat pembahasan ekonomi Malang mudah diawasi.
Dengan begitu, strategi ekonomi Malang terkait kebutuhan warga. Keberhasilan ekonomi Malang perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan dan daya beli. Ekonomi Malang membutuhkan evaluasi terbuka secara berkala dan konsisten.
Baca Juga : Operasi Patuh Semeru 2026 Digelar, Polres Malang Bidik Keselamatan Pengendara
Leave a Comment