sekitarmalangraya – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap berulang setiap musim kemarau, pemerintah mengambil langkah kelembagaan baru untuk memperkuat penanganannya dari hulu.
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang melibatkan para ilmuwan dan akademisi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang di masa mendatang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keputusan tersebut merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Menurutnya, Presiden secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Kepala SMPN 18 Malang Dicopot Setelah Insiden Tempeleng Siswa
Pelibatan Ilmuwan hingga Penguatan Operasi Lapangan
Teddy menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional.
Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini titik panas sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.
Selain pembentukan BPGMN, Teddy menyampaikan bahwa penguatan operasi darat turut menjadi perhatian dalam penanganan karhutla ke depan.
Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi kejadian, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sebelum api meluas.
Langkah berikutnya, kata Teddy, adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemadaman, termasuk pompa air portabel dan pengeboran sumur dangkal.
Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.
Teddy juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal secara cepat ketika kebakaran terjadi di lingkungan mereka.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kesatuan strategi pengelolaan gambut serta pencegahan karhutla secara menyeluruh.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” ujar Teddy.
Baca Juga: 28 Tahun Menanti, Indonesia Akhirnya Raih Emas Beregu Putra Asian Games 2026
Pembentukan BPGMN ini juga tidak lepas dari sorotan sejumlah pihak mengenai bagaimana badan baru ini akan berjalan berbeda dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya pernah dibubarkan.
Pemerintah menegaskan bahwa BPGMN dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi antara sains, teknologi, dan kelembagaan, serta ditempatkan langsung di bawah koordinasi Presiden, sehingga diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam mencegah kebakaran sejak dari hulu permasalahan hingga ke tingkat lapangan.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menyampaikan bahwa penguatan pengelolaan gambut menjadi salah satu kunci dalam menekan angka titik panas di sejumlah provinsi rawan karhutla, seperti Riau dan Jambi.
Dengan tata kelola air gambut yang lebih baik, lahan gambut diharapkan tetap terjaga kelembapannya sehingga risiko kebakaran pada musim kemarau dapat ditekan secara signifikan dari waktu ke waktu.
Persoalan karhutla di kawasan gambut memang menjadi tantangan berulang setiap tahun, terutama pada musim kemarau, dan kerap menimbulkan dampak luas mulai dari kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi di berbagai daerah.
Melalui BPGMN, pemerintah berharap penanganan persoalan ini dapat dilakukan secara lebih sistematis, bukan hanya bersifat responsif saat kebakaran sudah terjadi, melainkan juga bersifat preventif sejak tahap perencanaan dan pemantauan dini di lapangan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga penguatan respons di lapangan, dengan melibatkan ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut dan mangrove.
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan gambut dan penanggulangan karhutla dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Kehutanan.
Leave a Comment