sekitarmalangraya – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat Kalimantan menyusul kondisi udara yang belum sepenuhnya pulih akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda sejumlah wilayah di pulau tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Gibran meninjau langsung Posko Pantau Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, 10 September 2026.
“Kami memohon maaf kepada warga Kalimantan atas kondisi sekarang,” kata Gibran saat meninjau posko tersebut.
Gibran menegaskan bahwa upaya pemadaman lahan yang terbakar telah dilakukan setiap hari oleh petugas di lapangan.
Namun, ia mengakui bahwa titik api masih saja bermunculan, meski secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Fokus Pembasahan Gambut dan Penegakan Hukum Diperkuat
Wapres menjelaskan bahwa lahan yang terbakar cukup sulit dipadamkan, terutama pada kawasan bertanah gambut seperti yang banyak ditemukan di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut membutuhkan metode penanganan khusus, yakni pembasahan gambut dari dalam tanah, tidak hanya mengandalkan pemadaman di permukaan.
Gibran turut meminta agar saluran air seperti irigasi dan kanal-kanal di kawasan rawan karhutla dapat tetap berfungsi lancar, guna mendukung ketersediaan sumber air bagi proses pemadaman maupun pembasahan gambut.
“Embung yang ada jangan sampai kering, pastikan sumber air ada untuk pemadaman dan pembasahan gambut,” tambahnya.
Baca Juga: Kebijakan Jokowi dan Misteri Pembagian Kuota Haji Tambahan Terungkap di Persidangan
Selain meninjau posko pemantauan karhutla, Gibran turut mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Ia meminta kepolisian tidak berhenti pada tahap penetapan tersangka, melainkan memastikan proses hukum berjalan tuntas hingga vonis pengadilan.
“Saya minta polisi lebih tegas tangkap dan memproses pembakar lahan,” kata Gibran di hadapan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.
Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum yang telah dilakukan jajaran Polda Kalimantan Selatan sejauh ini.
Kapolda Kalsel menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah terdapat tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla, seluruhnya berstatus pelaku perorangan.
“Saya mendapatkan informasi, sudah ada beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka. Tuntaskan perkaranya hingga divonis pengadilan,” tegas Gibran.
Wapres turut mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk memicu bencana kesehatan bagi warga sekitar.
Dalam rangkaian kunjungannya ke Banjarbaru, Gibran juga menyempatkan diri membesuk pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan penanganan dampak kabut asap karhutla di wilayah tersebut.
Gibran memastikan bahwa penanganan pasien ISPA di rumah sakit tersebut berjalan baik di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap.
Usai membesuk pasien, Gibran sempat dicegat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Selatan di depan rumah sakit. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terkait penanganan karhutla, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan relawan yang turut berjibaku di lapangan.
Kunjungan Wapres ke Kalimantan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan langsung ke tiga wilayah terdampak karhutla, yakni Kota Palangka Raya, Banjarbaru, dan Kabupaten Kubu Raya, guna memperoleh gambaran faktual mengenai situasi di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan petugas penanganan dapat segera direspons pemerintah pusat.
Dengan permintaan maaf dan langkah tegas yang disampaikan Wapres Gibran ini, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan dapat semakin dipercepat, sekaligus memulihkan kualitas udara bagi masyarakat yang selama ini terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terus berlangsung.
Gibran menekankan bahwa penanganan karhutla yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan kebakaran, tetapi juga kesiapan petugas, kecukupan dukungan operasional, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan.
Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, sehingga penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan tanpa menunggu persoalan menjadi semakin besar.
Baca Juga: Kebakaran Kembali Terjadi di Bromo, Api Melanda Sabana Pengol Dekat Bukit Teletubbies
Selain aspek penanganan lapangan, Wapres turut menyoroti pentingnya penyesuaian metode dan waktu belajar bagi siswa di daerah terdampak asap karhutla, agar kegiatan belajar mengajar tetap memperhatikan kondisi udara dan kesehatan anak-anak selama musim kabut asap masih berlangsung.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah penanganan harus dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan dalam upaya pengendalian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan.
Leave a Comment