sekitarmalangraya – Pemerintah kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap perusahaan pelat merah yang selama ini terus membebani keuangan negara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali rencana pemerintah menutup sebanyak 700 Badan Usaha Milik Negara yang merugi hingga penghujung 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari proses penataan dan penertiban BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan pelat merah secara menyeluruh.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta Utara, Kamis (22/10), Prabowo mengakui proses pembenahan struktur dan kinerja BUMN tidak bisa dilakukan secara instan, namun ia tetap berkomitmen menutup atau melebur ratusan BUMN yang terbukti merugikan negara.
“Pengalihan perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat nabi Musa atau nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup,” kata Prabowo.
Dari 1.074 BUMN, Tersisa 364 Perusahaan
Prabowo menjelaskan, dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya, dari total 1.074 BUMN, pemerintah telah memangkas dan mengonsolidasikannya hingga tersisa sekitar 364 perusahaan.
“Kita bertekad sekarang untuk efisiensi dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 364 sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelat merah yang terus merugi maupun yang terbukti melakukan praktik manipulasi dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” pungkas Prabowo.
Target penutupan 700 BUMN ini sebelumnya juga pernah disampaikan Prabowo pada akhir Agustus 2026, saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur.
Saat itu, ia mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk, dengan penghematan anggaran negara mencapai Rp50 triliun.
Baca Juga: Mengenal Dewan Ekonomi Nasional, Lembaga Penasihat Ekonomi Presiden
“Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujar Prabowo kala itu.
Ia menambahkan, penutupan dan konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun, dengan target setidaknya 700 perusahaan ditutup atau dilebur, sehingga jumlah BUMN pada akhirnya diperkirakan hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
“Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup,” katanya.
Prabowo berharap konsolidasi tersebut dapat menekan biaya operasional pemerintah, termasuk pengeluaran untuk gaji direksi dan komisaris di berbagai BUMN yang selama ini dinilai membebani keuangan negara tanpa memberikan kontribusi yang sepadan.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Prabowo mengklaim penghematan pemerintah di berbagai bidang saat ini telah mendekati Rp200 triliun hingga Rp300 triliun setiap tahun.
Dana hasil efisiensi tersebut, menurutnya, akan dialihkan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan berbeda, Prabowo juga menegaskan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, termasuk menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) yang sempat ditawarkan kepada Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan Indonesia masih mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa harus bergantung pada pinjaman tersebut, seraya menyatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi asing selama suku bunganya rendah dan tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Baca Juga: Airlangga Dorong Pengembangan KEK untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Langkah penataan besar-besaran terhadap BUMN ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mereformasi struktur perusahaan negara, sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri.
Leave a Comment