Sekitarmalangraya – Taman kota memperindah wilayah sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beristirahat, berolahraga, dan berinteraksi.
Karena itu, pemanfaatannya perlu dijaga sesuai fungsi.
Penataan reklame menjadi perhatian ketika media promosi ditempatkan di area yang seharusnya mendukung kenyamanan publik bagi warga dari kelompok usia.
DPRD meminta Pemerintah Kota Malang menertibkan reklame yang dinilai mengganggu fungsi taman.
Langkah tersebut perlu mengacu pada aturan, pemeriksaan lapangan, serta koordinasi antarperangkat daerah agar penanganannya tepat sasaran.
Penataan Reklame Perlu Memperhatikan Fungsi Taman
Taman merupakan bagian dari ruang publik yang digunakan masyarakat dengan beragam kebutuhan.
Area hijau, jalur pejalan kaki, tempat duduk, dan fasilitas pendukung seharusnya dapat dimanfaatkan tanpa terhalang pemasangan media promosi.
Jika reklame mengambil ruang, menutup pandangan, atau mengurangi akses terhadap fasilitas, tujuan penyediaan taman berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Permintaan DPRD agar Pemkot Malang melakukan penertiban perlu dipahami sebagai dorongan untuk memastikan ruang publik dikelola sesuai peruntukannya.
Penertiban bukan semata-mata menghilangkan materi iklan, melainkan memeriksa apakah lokasi, bentuk, ukuran, konstruksi, dan perizinannya telah memenuhi ketentuan.
Dengan begitu, kebijakan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat maupun penyelenggara reklame.
Perda Kota Malang Menjadi Acuan
Kota Malang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek, mulai dari perencanaan dan penataan lokasi, kewajiban penyelenggara, larangan pemasangan, perizinan, pengawasan, hingga penertiban dan sanksi administratif.
Peraturan ini tercatat berlaku sejak 24 Agustus 2022 dalam basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam salinan perda, Pasal 18 melarang pemasangan reklame di sejumlah lokasi, termasuk taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan taman median jalan.
Baca Juga :Polres Malang Tingkatkan Patroli Siang Hari, Antisipasi Pencurian dan Gangguan Kamtibmas
Namun, ayat berikutnya mengatur kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemeliharaan, pembangunan taman, fasilitas bermain anak, atau olahraga.
Karena itu, pemeriksaan perlu memperhatikan aturan umum dan pengecualiannya secara cermat berdasarkan dokumen pendukung.
Pemkot juga perlu memastikan setiap tindakan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Reklame yang ditemukan di lapangan dapat diperiksa dokumen izinnya, kesesuaian titik pemasangan, dan pemenuhan kewajiban penyelenggara.
Hasil pemeriksaan kemudian menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
Pemeriksaan Lapangan dan Koordinasi Perangkat Daerah
Penertiban yang efektif membutuhkan data lokasi yang akurat.
Pemerintah kota dapat melakukan inventarisasi reklame di taman-taman, mencatat jenis media, ukuran, kondisi konstruksi, pemilik atau penanggung jawab, serta status perizinannya.
Pendataan membantu petugas membedakan reklame yang melanggar ketentuan dari media yang memiliki dasar penempatan sesuai aturan.
Koordinasi lintas perangkat daerah juga penting karena pengelolaan taman, perizinan, pendapatan daerah, dan penegakan peraturan dapat melibatkan unit kerja dengan tugas berbeda.
Pemeriksaan bersama dapat mengurangi risiko keputusan yang tumpang tindih.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemilik atau penyelenggara perlu menerima pemberitahuan dan penanganan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pemerintah perlu menyampaikan hasil penertiban secara terbuka, termasuk lokasi pemeriksaan, jenis pelanggaran, dan tindak lanjut.
Informasi jelas membantu masyarakat memahami dasar kebijakan.
Menjaga Ruang Hijau dan Kenyamanan Warga
Taman yang tertata memberi ruang bagi warga untuk beraktivitas dengan nyaman.
Keberadaan reklame yang tidak sesuai tempat dapat mengurangi keteraturan visual, menghalangi fasilitas, atau membuat area publik terasa lebih padat.
Dampaknya perlu dinilai berdasarkan kondisi nyata di setiap lokasi, sehingga pemerintah tidak membuat kesimpulan tanpa pemeriksaan.
Penataan reklame juga harus mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha.
Media promosi merupakan sarana komunikasi komersial, tetapi pemasangannya tetap wajib mengikuti ketentuan daerah.
Pemerintah dapat menjelaskan lokasi yang diperbolehkan dan prosedur perizinan agar penyelenggara memiliki pilihan tempat promosi yang sesuai.
Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi, ketertiban kota, dan hak masyarakat menikmati ruang terbuka.
Pengawasan Berkelanjutan dan Peran Masyarakat
Penertiban tidak cukup dilakukan sekali.
Pengawasan berkala diperlukan untuk mencegah pemasangan kembali pada titik yang dilarang serta memastikan kondisi taman tetap terjaga.
Pemerintah dapat menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses agar warga dapat melaporkan reklame yang diduga melanggar, disertai informasi lokasi dan dokumentasi jika tersedia.
Masukan masyarakat perlu diverifikasi sebelum menjadi dasar tindakan.
Pemeriksaan langsung tetap dibutuhkan untuk memastikan fakta, menghindari kesalahan identifikasi, dan memberi kesempatan kepada pihak terkait mengikuti prosedur.
Baca Juga :Mengurangi Stres Jadi Prioritas, Kebiasaan Sederhana untuk Menjaga Kesehatan Mental
Dengan mekanisme tersebut, partisipasi publik dapat memperkuat pengawasan tanpa menggantikan kewenangan petugas.
Permintaan DPRD kepada Pemkot Malang untuk menertibkan reklame yang mengganggu fungsi taman berkaitan dengan tata kelola ruang publik.
Perda menyediakan kerangka pengaturan, sedangkan pelaksanaannya membutuhkan pendataan, koordinasi, penegakan adil, dan evaluasi rutin.
Dengan langkah transparan, taman tetap berfungsi sebagai ruang hijau dan tempat berkegiatan masyarakat, sementara reklame berlangsung tertib sesuai ketentuan dan kepentingan umum tetap terlindungi.
Sumber referensi dan data
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame. Memuat informasi status peraturan dan ruang lingkup pengaturan reklame.
Baca Perda melalui JDIH BPK
2. Dokumen resmi Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022. Khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 mengenai kewajiban penyelenggara, larangan pemasangan reklame di taman kota, serta ketentuan kerja sama untuk pemeliharaan dan pembangunan fasilitas taman.
Baca dokumen lengkap Perda (PDF)
3. Pemerintah Kota Malang – Kota Malang Miliki Perda Penyelenggaraan Reklame. Memuat latar belakang pengesahan perda dan penjelasan pemerintah mengenai pentingnya estetika serta ketertiban reklame.
Baca berita Pemerintah Kota Malang
Leave a Comment