sekitarmalangraya – E-commerce menjadi salah satu jalur perdagangan yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas, tetapi persaingan, biaya layanan, dan kebutuhan legalitas juga menjadi tantangan bagi penjual.
Sejak Juni 2026, pemerintah memberlakukan aturan baru perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, platform digital, dan konsumen.
Regulasi ini membawa sejumlah ketentuan terkait visibilitas produk lokal, transparansi biaya, serta perlindungan konsumen.
Bagi penjual online, perubahan tersebut penting dipahami agar peluang perdagangan digital bisa dimanfaatkan secara lebih terencana. Namun, apakah aturan baru ini benar-benar membuka ruang lebih besar bagi UMKM untuk bersaing?
Aturan Baru E-Commerce 2026 Resmi Berlaku di Indonesia
Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan, peraturan tersebut ditetapkan pada 4 Juni 2026, diundangkan pada 8 Juni 2026, dan berstatus berlaku. Regulasi ini menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Pembaruan aturan dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola perdagangan digital dengan perkembangan model bisnis dan teknologi.
Aktivitas jual beli online tidak lagi terbatas pada toko di marketplace, tetapi juga melibatkan berbagai layanan digital yang mempertemukan penjual dan pembeli.
Kementerian Perdagangan menjelaskan bahwa penyempurnaan regulasi berfokus pada peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi digital.
Bagi pelaku usaha, perubahan ini berarti kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, bukan hanya strategi pemasaran.
Penjual juga perlu memahami peran platform yang digunakan serta kewajiban yang melekat pada kegiatan usahanya.
Meski demikian, pemberlakuan aturan tidak berarti seluruh mekanisme penjualan langsung berubah dengan cara yang sama.
Dampaknya bergantung pada jenis usaha, model perdagangan, dan ketentuan yang relevan bagi masing-masing pihak.
Baca Juga : Uang Menipis di Akhir Bulan? Begini Cara Bertahan Hidup ala Anak Kos
Apa Saja Perubahan Penting dalam Aturan E-Commerce Terbaru?
Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah upaya meningkatkan visibilitas produk dalam negeri, termasuk produk usaha mikro dan kecil (UMK), di platform digital.
Ketentuan ini membuka peluang agar produk lokal memperoleh ruang promosi yang lebih baik. Namun, peningkatan visibilitas tidak boleh diartikan sebagai jaminan bahwa setiap produk akan otomatis muncul di posisi teratas atau langsung memperoleh lebih banyak pembeli.
Aspek berikutnya berkaitan dengan transparansi biaya dan kebijakan promosi platform. Informasi yang lebih jelas membantu penjual memahami komponen biaya yang memengaruhi keuntungan.
Sebelum mengikuti program promosi, misalnya, pelaku usaha perlu mengetahui biaya layanan, potongan yang berlaku, serta ketentuan diskon yang harus dipenuhi.
Aturan ini juga menekankan legalitas pelaku usaha. Kementerian Perdagangan mendorong penjual yang beroperasi melalui platform niaga elektronik untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai ketentuan.
Informasi resmi pemerintah menyebutkan bahwa pengurusan NIB dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, platform perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut relevan ketika terjadi persoalan transaksi, seperti ketidaksesuaian barang atau perselisihan antara pihak yang terlibat.
Regulasi juga mengakomodasi perkembangan model bisnis perdagangan digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dalam promosi dan pemasaran. Teknologi tersebut tetap perlu digunakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Peluang Baru bagi UMKM dan Produk Lokal
Bagi UMKM, e-commerce dapat menjadi sarana memperluas pasar tanpa harus membuka toko fisik di setiap wilayah tujuan.
Penjual makanan kemasan, fesyen, kerajinan, atau produk rumah tangga dapat menawarkan barang kepada konsumen di luar lingkungan tempat usahanya beroperasi.
Dukungan terhadap visibilitas produk lokal berpotensi membantu konsumen menemukan pilihan buatan dalam negeri.
Jika diterapkan melalui mekanisme yang transparan, kebijakan tersebut dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi produk UMKM untuk bersaing mendapatkan perhatian pembeli.
Namun, peluang itu tetap harus diikuti kesiapan usaha. Foto produk yang jelas, deskripsi akurat, pelayanan responsif, kualitas konsisten, dan pengiriman tepat waktu tetap berpengaruh terhadap pengalaman pelanggan.
Produk yang mendapat perhatian belum tentu menghasilkan pembelian apabila harga atau kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
Penjual juga perlu menghitung keuntungan setelah memperhitungkan biaya bahan baku, kemasan, pengiriman yang ditanggung, biaya platform, dan promosi. Penjualan yang meningkat tidak selalu berarti laba bertambah jika biaya operasional ikut membesar.
Karena itu, aturan baru e-commerce sebaiknya dipandang sebagai bagian dari lingkungan usaha yang dapat membuka kesempatan, bukan sebagai jaminan keberhasilan.
UMKM tetap perlu membangun keunggulan produk, memahami konsumen, dan mengevaluasi strategi penjualannya.
Apa yang Perlu Disiapkan Penjual Online?
Langkah pertama adalah memeriksa legalitas usaha. Penjual dapat mempelajari persyaratan perizinan berdasarkan jenis dan skala kegiatan usahanya, lalu memeriksa informasi melalui OSS.
Pengurusan NIB secara daring disebut pemerintah tidak dipungut biaya. Pelaku usaha tetap perlu memastikan data yang dimasukkan benar dan memahami perizinan tambahan jika memang diwajibkan untuk produknya.
Langkah kedua ialah meninjau informasi produk. Nama barang, ukuran, bahan, harga, ketersediaan stok, dan ketentuan pengembalian sebaiknya disampaikan secara jelas.
Informasi yang akurat membantu konsumen mengambil keputusan sekaligus mengurangi potensi keluhan akibat perbedaan antara keterangan dan barang yang diterima.
Langkah ketiga adalah memahami struktur biaya. Penjual perlu mencatat biaya layanan, biaya promosi, potongan harga, dan pengeluaran operasional lainnya.
Dengan pencatatan tersebut, pelaku UMKM dapat menentukan harga yang masuk akal tanpa mengorbankan keuntungan secara tidak terukur.
Selanjutnya, simpan bukti transaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Dokumentasi pesanan, pembayaran, serta pengiriman dapat membantu ketika terjadi perselisihan.
Penjual juga perlu membaca ketentuan platform secara berkala karena kebijakan teknis dapat berbeda antarlayanan.
Persiapan tersebut membuat pelaku usaha lebih siap menghadapi perubahan regulasi sekaligus memperbaiki pengelolaan bisnis sehari-hari.
Baca Juga : Gaji Segitu-Gitu Saja, Bagaimana Cara Bertahan di Tengah Biaya Hidup Naik?
Tantangan Penerapan Aturan Baru bagi Pelaku Usaha
Penerapan aturan baru tetap memiliki tantangan. Sebagian UMKM mungkin belum memahami istilah hukum, proses perizinan, atau ketentuan yang berlaku untuk model bisnis tertentu.
Pelaku usaha yang mengelola toko seorang diri juga perlu membagi waktu antara administrasi, produksi, pemasaran, dan pelayanan konsumen.
Karena itu, sosialisasi dari pemerintah dan platform digital menjadi penting. Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu penjual mengetahui kewajibannya tanpa mengandalkan informasi yang belum terverifikasi.
Pelaku usaha juga sebaiknya merujuk langsung pada dokumen resmi ketika menemukan perbedaan penjelasan di media sosial.
Tantangan lainnya adalah persaingan. Visibilitas yang lebih baik tidak otomatis menghapus perbedaan modal, kapasitas produksi, dan kemampuan pemasaran antara UMKM dengan perusahaan besar.
Implementasi aturan perlu disertai pengawasan dan evaluasi agar tujuan menciptakan persaingan yang sehat dapat diwujudkan.
Pada akhirnya, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memberikan kerangka baru bagi perdagangan digital di Indonesia.
Bagi penjual online, memahami ketentuan, menjaga legalitas, menghitung biaya, dan melayani konsumen secara bertanggung jawab merupakan langkah penting untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dampak ekonominya tetap bergantung pada penerapan aturan serta kesiapan setiap usaha.
Leave a Comment