Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Berjalan, Bisakah Pendidikan Bermutu Lebih Merata?

sekitarmalangraya – Sekolah Nasional Terintegrasi mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan 17 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia.

Kehadiran program ini membawa harapan baru untuk memperluas akses terhadap pendidikan bermutu, terutama di wilayah yang selama ini masih menghadapi kesenjangan kualitas layanan pendidikan.

Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar berapa banyak sekolah yang berhasil dibangun. Jika tujuan akhirnya adalah pemerataan mutu, ukuran keberhasilannya harus lebih jauh: apakah kehadiran sekolah tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya?

Pertanyaan ini penting karena persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan akses untuk bersekolah.

Ketika anak sudah mendapatkan tempat belajar, tantangan berikutnya adalah memastikan mereka memperoleh guru, pembelajaran, fasilitas, dan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Berjalan di 2026

Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan di 37 lokasi.

Dari jumlah tersebut, 17 lokasi mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026/2027, sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan dan ditargetkan mulai menerima murid pada 2027.

Pemerintah menargetkan 500 layanan SNT dibangun secara bertahap hingga 2029. Pada tahap awal, program ini mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA.

Integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dua jenjang dalam satu ekosistem, tetapi juga mencakup pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, hingga sistem penjaminan mutu.

Sebanyak 1.360 murid menjadi angkatan pertama di 17 sekolah yang mulai beroperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 680 murid SMP dan 680 murid SMA.

Angka tersebut tentu masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik Indonesia. Karena itu, sejak awal program ini seharusnya tidak dipandang sebagai solusi tunggal untuk seluruh persoalan pendidikan nasional.

Baca Juga : Hasil PISA 2025 Membaik, Apakah Pendidikan Indonesia Benar-Benar Makin Berkualitas?

Mengapa Pemerintah Membutuhkan Sekolah Nasional Terintegrasi?

Alasan paling kuat terletak pada kesenjangan mutu antarwilayah. Data Kemendikdasmen dengan cut-off Dapodik 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan hanya 263 dari 7.288 kecamatan, atau sekitar 4 persen, yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik secara bersamaan.

Indikator tersebut antara lain berkaitan dengan akreditasi serta capaian literasi dan numerasi. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan pendidikan tidak selesai hanya dengan memastikan anak dapat masuk sekolah.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen juga menyoroti bahwa perbedaan kualitas guru, kepemimpinan sekolah, sarana pembelajaran, dan kapasitas tata kelola masih menyebabkan kualitas layanan pendidikan berbeda antarwilayah.

Dengan kondisi tersebut, Sekolah Nasional Terintegrasi memiliki alasan untuk hadir sebagai salah satu instrumen pemerataan mutu.

Akan tetapi, program tersebut harus menjawab persoalan yang lebih besar daripada sekadar menyediakan gedung sekolah dengan fasilitas yang lebih baik.

Sebab, pendidikan bermutu tidak lahir hanya dari bangunan yang bagus. Mutu juga terbentuk dari kualitas guru, proses belajar, kepemimpinan sekolah, budaya akademik, serta kemampuan sekolah melakukan perbaikan secara terus-menerus.

SNT Tidak Hanya Ditujukan untuk Muridnya Sendiri

Menurut saya, bagian paling menarik dari program Sekolah Nasional Terintegrasi justru bukan fasilitas yang dimiliki sekolah tersebut, melainkan gagasan agar dampaknya menjangkau sekolah lain.

Kemendikdasmen menyebut SNT dirancang sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

Sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi mitra bagi sekolah sekitar melalui laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar bersama, pengimbasan praktik baik, kemitraan dan pendampingan sekolah, serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Jika konsep tersebut benar-benar berjalan, maka keberhasilan Sekolah Nasional Terintegrasi tidak perlu diukur hanya dari prestasi murid yang bersekolah di dalamnya.

Bayangkan jika guru dari sekolah sekitar dapat belajar dari praktik pembelajaran yang diterapkan di SNT. Atau ketika fasilitas tertentu dapat dimanfaatkan bersama.

Lebih jauh lagi, jika sekolah-sekolah di sekitar mampu memperbaiki kualitas pembelajaran setelah mendapatkan pendampingan, maka manfaat program menjadi jauh lebih luas daripada jumlah murid yang diterima.

Justru di sinilah ukuran pemerataan mutu dapat diuji. Sekolah yang memiliki fasilitas unggul tetapi berdiri sendiri belum tentu menghasilkan pemerataan.

Sebaliknya, sekolah yang mampu menjadi pusat berbagi pengetahuan dan praktik baik dapat memberikan efek yang lebih luas bagi ekosistem pendidikan daerah.

Bisakah Sekolah Nasional Terintegrasi Benar-Benar Meratakan Mutu Pendidikan?

Jawabannya belum bisa diketahui sekarang. Program Sekolah Nasional Terintegrasi baru memasuki tahap awal pelaksanaan pada 2026/2027.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa program tersebut berhasil atau gagal dalam mengurangi kesenjangan mutu pendidikan.

Kajian akademik yang diterbitkan dalam Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar pada Juli 2026 juga menempatkan program ini dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, tetapi tahap awal implementasi tentu membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Menurut saya, tantangan terbesarnya justru terletak pada keberlanjutan. Sekolah dapat dibangun dalam waktu tertentu. Fasilitas dapat disediakan.

Murid dapat diterima. Namun, menjaga kualitas pembelajaran selama bertahun-tahun membutuhkan sistem yang jauh lebih kompleks.

Guru perlu terus berkembang. Kepala sekolah membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang kuat. Evaluasi pembelajaran harus benar-benar digunakan untuk memperbaiki proses belajar, bukan sekadar menghasilkan angka.

Pemerintah daerah juga perlu memiliki kapasitas untuk menjaga ekosistem pendidikan setelah program berjalan.

Karena itu, keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi sebaiknya tidak menciptakan kesan bahwa sekolah tersebut menjadi “pulau unggulan” di tengah sekolah lain yang tertinggal. Jika itu yang terjadi, kesenjangan justru berpotensi tetap bertahan.

Baca Juga : Kuliah Luar Negeri Makin Diminati, Tapi Apakah Semua Siswa Punya Kesempatan yang Sama?

Keberhasilan SNT Seharusnya Diukur dari Dampaknya

Menurut saya, pertanyaan tentang keberhasilan Sekolah Nasional Terintegrasi seharusnya dimulai dari indikator yang lebih luas.

Pertama, apakah capaian belajar murid meningkat secara konsisten?

Kedua, apakah kompetensi dan profesionalisme guru ikut berkembang?

Ketiga, apakah sekolah di sekitar mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan SNT?

Keempat, apakah kolaborasi antarsekolah semakin kuat?

Kelima, apakah kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah mulai menyempit?

Indikator tersebut sebenarnya sejalan dengan penjelasan Kemendikdasmen bahwa keberhasilan SNT tidak hanya diukur melalui capaian murid, tetapi juga perkembangan profesional guru, peningkatan kolaborasi antarsekolah, dan pertumbuhan mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, target 500 layanan hingga 2029 seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Jumlah sekolah memang penting untuk memperluas jangkauan, tetapi kualitas dampaknya jauh lebih penting.

Pada akhirnya, Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan langkah yang layak diapresiasi karena pemerintah mulai menempatkan pemerataan mutu sebagai persoalan serius.

Data tentang hanya 263 dari 7.288 kecamatan yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik menunjukkan bahwa tantangannya memang besar.

Namun, pembangunan sekolah baru hanyalah awal. Pekerjaan yang lebih sulit adalah memastikan mutu tersebut menyebar.

Jika Sekolah Nasional Terintegrasi mampu menjadi pusat pengembangan guru, berbagi fasilitas, menyebarkan praktik pembelajaran yang baik, dan mendorong sekolah sekitar ikut berkembang, maka program ini memiliki peluang memberikan dampak yang jauh lebih besar.

Sebaliknya, jika keberhasilannya hanya dihitung dari jumlah gedung yang selesai dan murid yang diterima, tujuan pemerataan pendidikan bermutu masih belum sepenuhnya tercapai.

Pendidikan yang merata pada akhirnya bukan berarti setiap daerah memiliki sekolah dengan nama dan bentuk yang sama.

Yang lebih penting adalah setiap anak, di mana pun mereka tinggal, memiliki kesempatan memperoleh pembelajaran berkualitas.

Di situlah keberhasilan Sekolah Nasional Terintegrasi seharusnya benar-benar diuji: bukan hanya seberapa baik sekolah itu berdiri, tetapi seberapa jauh kualitas pendidikan di sekitarnya ikut tumbuh.