sekitarmalangraya – Pemerintah Republik Indonesia mulai menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penggratisan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Sejumlah kementerian dan lembaga terkait merespons cepat instruksi tersebut dengan menyiapkan kajian dan skema pembiayaan yang matang.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center, Jumat (18/9).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga universitas negeri, harus digratiskan sepenuhnya.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Selain menyinggung soal pendidikan, Prabowo turut menyoroti berbagai persoalan lain yang menurutnya harus segera dibenahi, mulai dari perbaikan infrastruktur di desa, kondisi bangunan sekolah yang rusak, hingga kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
“Anak-anak tidak bisa menunggu, jembatan di desa-desa harus dibangun. Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh. Sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki,” ujarnya.
Prabowo turut menyinggung soal sumber anggaran untuk mewujudkan rencana pendidikan gratis tersebut.
Ia menegaskan bahwa dana hasil pemberantasan korupsi akan diarahkan untuk kepentingan rakyat, termasuk sektor pendidikan.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicuri,” tuturnya.
Baca Juga: Apa Itu WHV? Mengenal Visa yang Membuka Kesempatan Tinggal dan Bekerja di Luar Negeri
Mendiktisaintek Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto merespons arahan tersebut dengan menyatakan kesiapan kementeriannya menindaklanjuti instruksi Presiden terkait penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
“Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian.
Ia menjelaskan bahwa kajian yang tengah disiapkan mencakup opsi skema pembiayaan yang memungkinkan diterapkan, dan hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden setelah rampung.
“Setelah selesai kajiannya, tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ungkapnya.
Brian turut menambahkan bahwa pemerintah sejauh ini sudah memberikan berbagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan tinggi, salah satunya melalui program KIP Kuliah dan sejumlah skema beasiswa lain.
“Pada 2025, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.
Sementara itu, dukungan turut datang dari Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyambut baik rencana kebijakan tersebut, namun mengingatkan agar mutu pendidikan tetap dijaga dalam pelaksanaannya.
“Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri,” kata Lalu Hadrian.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sehingga biaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang,” imbuhnya.
Baca Juga: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Apa yang Membuatnya Menarik?
Lalu Hadrian juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menurunkan kualitas layanan pendidikan, kesejahteraan dosen, maupun kegiatan riset di perguruan tinggi.
Menurutnya, diperlukan perhitungan anggaran yang komprehensif sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas.
Ia turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2027 yang direncanakan mencapai sekitar Rp819,44 triliun.
Meski nilainya besar, anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya dapat langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis di PTN.
“Jadi prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun implementasinya harus terukur, dan berbasis kemampuan fiskal negara,” tegasnya.
Rencana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri ini menjadi salah satu agenda besar dan prioritas pemerintah yang akan terus dimatangkan melalui rapat terbatas serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga ke depan.
Leave a Comment