Desa Terpencil Bukan Berarti Tertinggal, Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?

sekitarmalangraya – Desa terpencil sering kali langsung dikaitkan dengan keterbelakangan, padahal jarak geografis dengan pusat kota tidak otomatis menunjukkan kualitas masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Sebuah wilayah dapat berada jauh dari pusat pemerintahan atau kawasan perkotaan, tetapi masyarakatnya tetap memiliki kemampuan, pengetahuan, budaya, serta potensi ekonomi yang berkembang.

Persoalannya justru dapat muncul ketika jarak tersebut diikuti keterbatasan akses. Pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, internet, pasar, hingga fasilitas ekonomi merupakan bagian yang menentukan seberapa besar kesempatan masyarakat untuk berkembang.

Badan Pusat Statistik melalui Statistik Potensi Desa 2025 memotret desa dari berbagai aspek, mulai dari potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur, hingga tantangan yang dihadapi.

Artinya, kondisi desa tidak tepat jika hanya dilihat dari satu ukuran sederhana seperti jauh atau dekat dari kota.

Dari sini muncul pertanyaan yang lebih penting: ketika sebuah wilayah disebut desa terpencil, apakah masyarakatnya memang tertinggal, atau justru kesempatan yang tersedia bagi mereka belum merata?

Jauh dari Kota Tidak Selalu Berarti Tertinggal

Jarak geografis dan tingkat perkembangan merupakan dua persoalan yang berbeda. Letak desa terpencil memang dapat membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih rumit.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa masyarakat di dalamnya tertinggal dalam segala hal.

Masyarakat desa memiliki potensi yang beragam. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, hingga pariwisata dapat menjadi sumber penghidupan apabila didukung oleh ekosistem yang memadai.

Kebijakan pembangunan desa juga mengenal pendekatan berdasarkan kebutuhan dan karakter masing-masing wilayah.

Regulasi Kementerian Desa pada masa sebelumnya, misalnya, menempatkan pemberdayaan ekonomi, pembukaan lapangan usaha, peningkatan produksi, pemasaran, serta pemenuhan akses kehidupan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat desa.

Karena itu, persoalan desa terpencil seharusnya tidak selalu diletakkan pada kemampuan masyarakatnya. Bisa jadi yang menjadi persoalan justru lingkungan pendukung yang belum memberikan kesempatan secara setara.

Masalah Utamanya Bisa Jadi Akses, Bukan Kemampuan Masyarakat

Akses menjadi kata kunci ketika membicarakan pembangunan wilayah yang berada jauh dari pusat aktivitas.

Tanpa jalan dan transportasi yang memadai, masyarakat akan lebih sulit menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, maupun pusat pelayanan pemerintahan.

Hal serupa terjadi pada infrastruktur dasar lainnya. Laporan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai isu strategis 2025 menyebut aksesibilitas fisik dan digital di banyak desa masih terbatas.

Dokumen tersebut juga menyoroti ketidakmerataan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, pendidikan, dan kesehatan, serta lemahnya sistem logistik yang dapat menyulitkan produk desa mencapai pasar yang lebih luas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya bertanya apakah masyarakat memiliki potensi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka mempunyai sarana untuk mengembangkan potensi tersebut.

Jika seorang pelaku usaha desa mampu menghasilkan produk berkualitas tetapi kesulitan memperoleh bahan baku, modal, transportasi, atau akses pasar, masalahnya bukan semata-mata kemampuan individu. Ada persoalan ekosistem yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian, desa terpencil membutuhkan pendekatan pembangunan yang memperhatikan hambatan nyata di lapangan, bukan sekadar melihat kondisi wilayah dari pusat pemerintahan.

Baca Juga : Kuliah Sambil Kerja, Benarkah Selalu Jadi Pilihan Ideal?

Teknologi Membuka Peluang, tetapi Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Internet sering disebut sebagai salah satu jalan untuk memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Secara teori, konektivitas digital dapat membuka akses terhadap informasi pendidikan, pemasaran produk, layanan digital, hingga peluang kerja.

Namun, internet tidak dapat menjadi solusi tunggal. Masyarakat membutuhkan perangkat, listrik yang stabil, kualitas jaringan yang memadai, serta kemampuan menggunakan teknologi secara produktif.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada September 2026 masih mendorong strategi pemerataan konektivitas broadband untuk wilayah perdesaan.

Termasuk penyelesaian desa yang mengalami blank spot atau memiliki kualitas sinyal lemah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan konektivitas masih menjadi bagian dari agenda pemerataan pembangunan.

Contoh lainnya terlihat di Kabupaten Malang. Pada Januari 2025, Kementerian Komdigi menyebut pemasangan VSAT BAKTI di Desa Kidal ditujukan untuk wilayah yang sebelumnya sulit mendapatkan akses sinyal. Konektivitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan siswa, guru, dan masyarakat.

Bagi desa terpencil, konektivitas digital dapat membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, manfaat tersebut baru terasa apabila internet diikuti kemampuan literasi digital dan infrastruktur pendukung.

Artinya, teknologi memang dapat membuka pintu kesempatan, tetapi pintu tersebut baru bermanfaat jika masyarakat mempunyai fasilitas dan kemampuan untuk menggunakannya.

Potensi Desa Sering Tidak Kalah dari Wilayah Perkotaan

Salah satu kekeliruan dalam melihat desa terpencil adalah menganggap bahwa potensi hanya dimiliki oleh kawasan perkotaan.

Padahal, desa dapat memiliki sumber daya alam, produk lokal, tradisi, serta pengetahuan masyarakat yang tidak selalu ditemukan di kota.

BPS melalui Podes 2025 secara khusus mendata potensi, infrastruktur, dan tantangan desa. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki karakter dan sumber daya yang dapat dipetakan untuk menjadi dasar pembangunan.

Masalahnya, potensi tersebut belum tentu otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Produk pertanian membutuhkan pasar dan distribusi. Kerajinan membutuhkan promosi serta akses konsumen.

Wisata membutuhkan infrastruktur dan pengelolaan. Usaha kecil membutuhkan modal, keterampilan, serta jaringan pemasaran.

Karena itu, ketika membicarakan desa terpencil, perhatian seharusnya tidak hanya diarahkan pada apa yang belum dimiliki, tetapi juga pada apa yang sudah tersedia dan bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan.

Pembangunan yang hanya berfokus pada kekurangan berisiko membuat masyarakat dipandang sebagai penerima bantuan semata.

Sebaliknya, pendekatan berbasis potensi dapat menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang mempunyai kemampuan untuk menentukan arah perkembangan wilayahnya.

Baca Juga : Apakah Pekerja Otomatis Lebih Sejahtera saat UMR Naik?

Desa Terpencil Membutuhkan Kesempatan yang Lebih Setara

Menurut saya, persoalan paling penting bukan membuat desa menjadi serupa dengan kota. Desa tidak harus memiliki seluruh fasilitas perkotaan agar masyarakatnya dianggap maju.

Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk berkembang.

Sekolah yang dapat dijangkau, layanan kesehatan yang tersedia, transportasi yang memungkinkan mobilitas, listrik yang andal, internet yang berfungsi, serta akses terhadap pasar merupakan contoh kebutuhan yang dapat memperluas pilihan hidup masyarakat.

Pemerataan listrik juga menjadi bagian penting dalam pembangunan desa. Pada 2025, pemerintah menyebut masih terdapat ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, sementara program listrik desa diarahkan untuk memperluas akses tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Listrik dapat mendukung kegiatan belajar, penggunaan teknologi, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan masyarakat.

Karena itu, pembangunan desa sebaiknya tidak hanya dilihat dari jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi dari seberapa jauh fasilitas tersebut benar-benar memperluas kesempatan masyarakat.

Ukuran lainnya adalah apakah pembangunan tersebut benar-benar memperluas kesempatan masyarakat untuk belajar, bekerja, berusaha, mendapatkan layanan, dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam konteks desa terpencil, kesempatan yang setara bukan berarti semua wilayah harus memiliki bentuk pembangunan yang sama.

Kebutuhan desa pesisir tentu dapat berbeda dengan desa pegunungan. Yang penting adalah setiap masyarakat mendapatkan dukungan yang sesuai dengan hambatan dan potensi wilayahnya.

Desa terpencil seharusnya lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai kondisi geografis dan aksesibilitas, bukan sebagai label bahwa masyarakatnya tertinggal.

Jarak dari pusat kota memang dapat menghadirkan tantangan, tetapi kemampuan masyarakat tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan lokasi tempat tinggal.

Yang dibutuhkan adalah akses dan kesempatan yang lebih setara. Pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, internet, infrastruktur dasar, modal, serta akses pasar dapat menjadi fondasi agar potensi masyarakat berkembang sesuai karakter wilayahnya.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang desa terpencil bukan hanya “mengapa wilayah ini tertinggal?”, melainkan juga “apa yang membuat masyarakatnya belum mendapatkan kesempatan yang sama?”.

Pergeseran pertanyaan tersebut penting karena pembangunan seharusnya tidak sekadar membawa fasilitas ke desa, tetapi membuka lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk menentukan dan mengembangkan masa depannya sendiri.