Hoaks Kesehatan di Media Sosial, Mengapa Informasi Salah Mudah Dipercaya?

sekitarmalangraya – Hoaks kesehatan tidak selalu hadir dalam bentuk cerita yang tampak aneh. Sebagian justru dibungkus dengan bahasa meyakinkan, potongan informasi ilmiah, atau testimoni seseorang yang mengaku sembuh setelah mencoba cara tertentu.

Ketika pesan itu dibagikan berulang kali melalui media sosial dan grup percakapan, informasi yang belum terbukti dapat terlihat seperti kebenaran.

Persoalan ini bukan sekadar tentang pengguna yang kurang teliti. Informasi kesehatan menyentuh rasa takut, harapan, dan keputusan pribadi yang penting.

Karena itu, melawan hoaks kesehatan memerlukan kebiasaan memeriksa informasi sekaligus sistem komunikasi publik yang tanggap, jelas, dan dapat dipercaya.

Hoaks Kesehatan Menjadi Tantangan di Era Digital

Kementerian Kesehatan pada 17 September 2026 menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital mendeteksi 2.622 hoaks kesehatan selama Agustus 2018 hingga September 2026.

Menurut rilis resmi Kementerian Kesehatan, isu imunisasi menjadi topik dengan jumlah hoaks tertinggi. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan informasi keliru di ruang digital, meski tidak berarti seluruh unggahan kesehatan yang beredar adalah hoaks.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membedakan misinformasi dan disinformasi berdasarkan niat penyebarnya.

Misinformasi adalah informasi salah yang dibagikan tanpa niat menipu, misalnya karena pengirim menganggapnya benar.

Sementara itu, disinformasi disebarkan dengan kesadaran bahwa informasi tersebut keliru atau telah dimanipulasi. Keduanya dapat memengaruhi keputusan kesehatan, meskipun latar belakang penyebarannya berbeda.

Media sosial mempercepat peredaran pesan karena satu unggahan bisa diteruskan kepada banyak orang dalam waktu singkat.

Konten yang memancing rasa takut, marah, atau takjub juga berpotensi menarik perhatian. Jika pengguna hanya melihat judul, potongan video, atau tangkapan layar tanpa konteks, klaim yang tidak lengkap bisa dianggap sebagai penjelasan yang utuh.

Baca Juga : Orang Dalam dalam Rekrutmen Kerja, Apakah Meritokrasi Masih Berlaku?

Mengapa Informasi Salah Mudah Dipercaya?

Salah satu penyebabnya adalah rasa takut ketika menghadapi penyakit. Orang yang khawatir terhadap kondisi diri atau keluarganya cenderung ingin menemukan jawaban secepat mungkin.

Pesan yang menawarkan penyembuhan sederhana, murah, dan instan dapat terasa menarik, terutama jika informasi medis yang benar membutuhkan penjelasan lebih panjang.

Testimoni pribadi juga bisa terasa lebih dekat daripada hasil penelitian. Seseorang mungkin berkata bahwa suatu ramuan menyembuhkan penyakitnya, lalu menganggap pengalaman itu berlaku bagi semua orang.

Padahal, satu pengalaman tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat. Kondisi seseorang dapat berubah karena banyak faktor, termasuk perawatan lain, perjalanan alami penyakit, atau kekeliruan dalam mengingat urutan kejadian.

Kepercayaan sosial ikut berpengaruh. Pesan dari keluarga, teman, tokoh komunitas, atau akun yang terlihat profesional mungkin diterima tanpa pemeriksaan karena pengirimnya sudah dipercaya.

Namun, niat baik tidak otomatis menjamin kebenaran informasi. Orang yang meneruskan pesan bisa saja ikut tertipu, bukan sengaja menyesatkan.

WHO juga menjelaskan bahwa disinformasi dapat memanfaatkan unsur kebenaran yang dipelintir, ketidakpercayaan terhadap lembaga, dan teori konspirasi yang sudah beredar.

Artinya, membantah satu klaim dengan fakta saja kadang belum cukup. Klarifikasi perlu menjelaskan bukti, sumber, dan alasan kesimpulan ilmiah dibuat dengan bahasa yang dapat dipahami.

Dampaknya Tidak Berhenti di Layar Ponsel

Hoaks kesehatan berisiko memengaruhi pilihan nyata, mulai dari menunda pemeriksaan hingga menolak tindakan pencegahan yang terbukti bermanfaat.

WHO mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, informasi menyesatkan mengenai pengobatan, keamanan vaksin, dan pembatasan sosial ikut memperkeruh pemahaman publik serta dapat menghambat penerimaan langkah kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaitkan maraknya hoaks tentang imunisasi dengan tantangan penurunan cakupan imunisasi.

Dalam rilis September 2026, kementerian menyebut cakupan imunisasi nasional turun dari 95% pada 2023 menjadi 87% pada 2024 dan 80% pada 2025.

Data tersebut menunjukkan tren penurunan yang perlu diperhatikan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa hoaks merupakan satu-satunya penyebab.

Akses layanan kesehatan, kepercayaan masyarakat, ketersediaan layanan, dan hambatan lainnya juga perlu dipertimbangkan.

Dampak informasi keliru juga bisa muncul ketika orang menghentikan obat tanpa berkonsultasi, menggunakan suplemen secara berlebihan, atau menunda bantuan profesional karena percaya pada klaim daring.

Tidak setiap konten yang berbeda dari anjuran medis otomatis salah karena bukti ilmiah memang dapat berkembang.

Namun, perubahan keputusan kesehatan sebaiknya didasarkan pada sumber yang dapat diperiksa dan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten.

Melawan Hoaks Tidak Cukup dengan Meminta Warga Kritis

Masyarakat memang perlu berhenti sejenak sebelum membagikan pesan. Periksa siapa penulisnya, dari mana klaim berasal, kapan informasi diterbitkan, dan apakah sumber tepercaya lain mengonfirmasinya.

Untuk persoalan kesehatan, rujukan seperti Kementerian Kesehatan, WHO, fasilitas kesehatan, atau tenaga kesehatan yang dapat diverifikasi lebih layak dijadikan titik awal dibandingkan unggahan tanpa sumber.

Namun, tanggung jawab tidak bisa hanya diletakkan pada pengguna. Pemerintah perlu memberikan klarifikasi dengan cepat, menjelaskan hal yang sudah diketahui maupun yang masih belum pasti, serta memperbarui informasi ketika bukti berubah.

Pada September 2026, Kementerian Kesehatan mengumumkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dan penanganan yang lebih terstruktur.

Platform digital juga perlu membantu pengguna memahami kredibilitas konten. Dalam rilis Komdigi pada April 2026, pemerintah membahas pentingnya pendekatan dari hulu, termasuk verifikasi akun yang membuat konten kesehatan.

Penanda kredibilitas bukan pengganti pemeriksaan isi, tetapi dapat memberi konteks agar masyarakat tidak menyamakan semua akun atau klaim.

Tenaga kesehatan dan media memiliki peran melengkapi upaya tersebut. Penjelasan yang mudah dimengerti, transparan mengenai batas bukti, serta tidak merendahkan orang yang terlanjur percaya dapat membuka ruang dialog.

Respons yang hanya mengejek penyebar informasi keliru berisiko membuat mereka bertahan pada keyakinannya atau semakin tidak percaya kepada sumber resmi.

Penanganan hoaks kesehatan juga perlu memperhatikan cara informasi disampaikan. Pengumuman yang terlalu teknis atau terlambat dapat meninggalkan ruang bagi spekulasi.

Pemerintah dan lembaga kesehatan sebaiknya menjelaskan alasan di balik rekomendasi, menyediakan tautan rujukan, serta membuka saluran pertanyaan.

Dengan demikian, warga tidak hanya diminta percaya, tetapi juga diberi kesempatan memeriksa dasar informasinya.

Baca Juga : Peluang Kerja bagi Anak Muda, Mengapa Pengalaman Selalu Menjadi Syarat?

Membagikan Informasi Kesehatan Membutuhkan Tanggung Jawab

Sebelum meneruskan pesan, tanyakan apakah sumbernya jelas, apakah klaimnya didukung bukti, dan apakah judulnya melebih-lebihkan isi.

Jika belum dapat memastikan kebenarannya, menahan diri untuk tidak membagikannya merupakan pilihan yang bertanggung jawab.

Bila informasi sudah terlanjur tersebar, koreksi sebaiknya disampaikan kepada orang atau kelompok yang menerima pesan awal.

Hoaks kesehatan mudah dipercaya bukan karena masyarakat selalu mengabaikan akal sehat, melainkan karena informasi tersebut sering menyentuh kebutuhan emosional, beredar melalui jaringan tepercaya, dan muncul ketika orang sedang mencari jawaban.

Karena itu, penanganannya tidak cukup dengan menyalahkan orang yang percaya atau meminta masyarakat lebih berhati-hati.

Literasi kesehatan perlu berjalan bersama komunikasi publik yang terbuka, klarifikasi yang mudah dipahami, dan upaya platform digital untuk membantu pengguna mengenali informasi tepercaya.

Pada akhirnya, kesehatan publik terlalu penting untuk dipertaruhkan pada klaim viral yang belum teruji. Masyarakat perlu memeriksa informasi sebelum percaya, pemerintah harus menjelaskan bukti secara transparan, dan platform digital perlu ikut mengurangi peredaran konten yang menyesatkan.

Melawan hoaks kesehatan bukan hanya soal membedakan informasi benar dan salah, tetapi juga membangun lingkungan digital yang mendukung keputusan kesehatan berdasarkan bukti.