sekitarmalangraya – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia membahas penguatan ekonomi kawasan perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9).
Forum yang mengusung tema Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas pengelolaan perbatasan yang tidak hanya menyangkut aspek kedaulatan, tetapi juga pengembangan aktivitas ekonomi, perdagangan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kawasan perbatasan perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan di wilayah perbatasan harus memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat sekaligus memperkuat interaksi dengan negara tetangga.
“Perbatasan bukan lagi sekadar halaman belakang Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai halaman depan negara,” kata Tito.
Baca Juga: Gaji Perawat D3, Apa Saja yang Memengaruhi Besaran Penghasilannya?
Perubahan Cara Pandang terhadap Wilayah Perbatasan Nasional
Tito menjelaskan bahwa pengembangan kawasan perbatasan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung lama, termasuk hubungan sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi lintas batas.
Penguatan perdagangan dan konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang lebih produktif.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian khusus dalam hubungan Indonesia dan Malaysia adalah Pulau Sebatik.
Tito mengungkapkan bahwa BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas berbagai persoalan di Sebatik bersama Pemerintah Malaysia.
“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi pihak Malaysia yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Namun sekarang kami sedang fokus pada Pulau Sebatik,” ucapnya.
Sementara itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzaffar Shah Mustafa, mengatakan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, pengelolaan wilayah perbatasan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” katanya.
Dalam konteks ekonomi, Muzaffar menyoroti mulai berlakunya Border Crossing Agreement pada 17 Juli 2026 serta rencana pembukaan kembali jalur perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong.
Ia menilai kerja sama tersebut dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi lintas batas di kedua wilayah.
“Hal ini merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat secara tertib, mendukung kegiatan ekonomi lintas batas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan,” ujar Muzaffar.
Ia turut menyampaikan bahwa komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait penyelesaian persoalan Pulau Sebatik menunjukkan perkembangan yang positif.
Menurutnya, penyelesaian isu perbatasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan itu.
“Kedua lembaga yang bertanggung jawab telah melakukan pertemuan dan secara aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Dari informasi yang saya terima, kemajuan yang dicapai juga sangat positif,” ucapnya.
Forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning ini menjadi salah satu langkah nyata BNPP RI dalam membangun komunikasi yang lebih dekat dengan negara-negara tetangga.
Baca Juga: Suahasil Pastikan Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh Hadapi Kenaikan Suku Bunga The Fed
Melalui dialog semacam ini, pemerintah berharap kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai kawasan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempererat hubungan bilateral antarnegara.
Ke depan, sinergi antara BNPP, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan negara tetangga diharapkan berlanjut agar manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan perbatasan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang tinggal di garis depan negara.
Leave a Comment