sekitarmalangraya – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi sentimen pasar, tetapi bukan fundamental ekonomi Indonesia.
Pemerintah, menurut dia, akan berfokus menjaga kondisi dasar perekonomian agar tetap kuat di tengah persoalan tersebut.
Airlangga menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Ia menyayangkan terjadinya dugaan penyadapan yang turut menjadi perhatian publik.
“Tentu sangat disayangkan, ya, terhadap penyadapan. Akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental. Karena ekonomi kan faktor psikologis itu juga memengaruhi,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan, sentimen dan faktor psikologis dapat memengaruhi cara pelaku pasar melihat kondisi serta prospek perekonomian Indonesia.
Karena itu, isu tersebut tetap perlu dicermati, terutama terkait kemungkinan pengaruhnya terhadap persepsi investor dan dunia usaha.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga fundamental ekonomi nasional. Ia tidak menyebut adanya perubahan indikator ekonomi akibat kasus tersebut, tetapi menekankan pentingnya mempertahankan kondisi ekonomi yang sudah berjalan.
“Yang penting kita jaga fundamental saja,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan dampak kasus itu terhadap investasi, Airlangga kembali menggarisbawahi pentingnya menjaga fundamental.
Ia juga menilai langkah tegas kepolisian dalam menangani perkara tersebut sebagai hal positif.
“Kapolri kan mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu yang positif,” tutur Airlangga.
Terkait kabar bahwa kalangan pengusaha turut menjadi sasaran penyadapan, Airlangga menyebut hal tersebut berkaitan dengan pengusaha tertentu. Namun, ia tidak merinci identitas maupun jumlah pengusaha yang dimaksud.
Airlangga tidak menyampaikan angka potensi kerugian investasi maupun perubahan arus modal yang dikaitkan langsung dengan perkara tersebut.
Saat pertanyaan wartawan mengarah pada dampak terhadap investasi, ia kembali menyebut persoalan itu sebagai faktor sentimen dan menekankan penjagaan fundamental.
Dalam konteks pasar, sentimen merujuk pada persepsi dan keyakinan pelaku ekonomi terhadap situasi yang sedang berkembang. Persepsi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, tetapi perlu dibedakan dari indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi, investasi, dan perdagangan.
Airlangga tidak merinci indikator mana yang mengalami perubahan akibat isu penyadapan.
Baca Juga: Pengangguran Indonesia Turun, Kualitas Lapangan Kerja Masih Jadi Tantangan
Bareskrim menyebut penyadapan yang diselidiki diduga dilakukan tanpa prosedur dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal. Keterangan mengenai konstruksi perkara tersebut disampaikan kepolisian dalam proses penanganan kasus, sehingga statusnya tetap harus ditempatkan sebagai dugaan sampai ada putusan hukum berkekuatan tetap.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,47 persen
Di tengah isu tersebut, data ekonomi terbaru menunjukkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Angka itu meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.
Bank Indonesia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut ditopang oleh sejumlah komponen permintaan domestik dan aktivitas ekonomi.
Data itu menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian nasional, meskipun tidak secara langsung mengukur dampak isu penyadapan terhadap pasar.
Bank sentral juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap penanganan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menduga tindakan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Kasus itu masih berada dalam proses penegakan hukum. Karena itu, dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam perkara perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian serta proses hukum yang berjalan.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III-2026
Airlangga menyatakan pemerintah tetap memusatkan perhatian pada penjagaan fundamental ekonomi. Ia berharap langkah tegas aparat dapat menjadi perkembangan positif dalam merespons persoalan tersebut, sementara stabilitas ekonomi nasional tetap dijaga secara konsisten.
Leave a Comment